Hal itu disampaikan Luhut di hadapan para pebisnis Indonesia maupun Asia. Ia juga membagikan pernyataan itu melalui akun instagram-nya.
"Sehingga kita akan menjadi produsen baterai lithium terbesar ketiga di dunia pada 2027 atau 2028 nanti. So, don't look down on Indonesia," kata Luhut seperti dikutip Minggu (25/6/2023).
Luhut menyampaikan ada investasi senilai US$ 31,9 miliar atau sekitar Rp481,2 triliun (kurs Rp 15.045) untuk pengembangan rantai pasok industri baterai di Indonesia hingga 2026.
Indonesia pun telah menarik investasi asing langsung sebesar US$ 45,6 miliar tahun lalu, rekor tertinggi baru sejak tahun 2000.
"Belum lagi nilai ekspor industri nikel kami mencapai US$ 33,8 miliar pada tahun 2022, di mana US$ 14,3 miliar dihasilkan dari ekspor, besi dan baja. Keberhasilan ini terwujud karena keteguhan Presiden @jokowi untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi industri dalam mengolah raw material di dalam negeri untuk nilai tambah yang lebih tinggi," jelasnya.
Luhut melanjutkan, data tersebut juga disampaikan kepada IMF yang mengunjungi kantornya beberapa hari yang lalu sembari berkata bahwa jika dulu semua bahan mentah kita ekspor secara cuma-cuma, sekarang cukup sudah.
"Saat ini, Indonesia sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan bijih nikel lagi. Kami akan melakukan hal yang sama dengan timah, bauksit, tembaga, dan lainnya. Perubahan besar ini harus dilihat oleh negara-negara maju," sebutnya.
"This is their problem. Selalu melihat negara berkembang seperti Indonesia adalah negara yang mereka tahu dua puluh atau lima belas tahun yang lalu," tegasnya.
Dengan memberlakukan larangan ekspor nikel, kata Luhut, Indonesia memiliki kekuatan untuk menghasilkan energi hijau yang sudah dicita-citakan sejak lama. "Saya ingin kebanggaan ini juga turut dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak sedang melawan siapapun, justru kita bersahabat dengan siapa saja," ucapnya.
Luhut menambahkan, Indonesia terbuka dan mempersilahkan negara-negara lain, untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri, dengan catatan bahwa kami juga punya aturan main atau regulasi yang harus mereka penuhi.
"Menjadi negara maju adalah hak setiap negara, kewajiban kita adalah memperjuangkannya," pungkasnya.
(*)
