Menurut M Machmud, anggota Komisi A DPRD Surabaya, pemberlakuan retribusi tiket masuk terhadap dua destinasi wisata tersebut bukan kebijakan yang baik. Pola berpikir pemkot alhasil dinilainya sebagai pola pikir swasta murni.
"Seharusnya tidak boleh, karena warga berhak dan harus punya alternatif tempat wisata yang murah meriah. Sedangkan untuk dapat menikmati wahana di Romokalisari Adventure Land kan harus merogoh biaya lagi, yang gratis hanya lihat kancil. Nah sekarang untuk masuk saja harus bayar, ini menurut saya kurang mensejahterakan warga," kata Machmud, Kamis, 4 Januari 2024.
Begitu pula di KRM. Kini per 1 Januari 2024 dikenakan tarif masuk. Hari biasa Rp10 ribu. Lalu saat weekend dan hari libur nasional dipatok Rp15 ribu.
Politisi senior Demokrat itu pun turut menyayangkan. Sebab KRM dibangun menggunakan APBD atau uang rakyat. Sehingga menurutnya khusus bagi masyarakat Surabaya digratiskan.
"KRM juga sebetulnya tidak perlu dikenakan tarif masuk, karena tempat wisata itu dibangun dengan APBD dari uang rakyat itu sendiri. Masyarakat Surabaya berhak menikmatinya tanpa merogoh biaya," tegas Machmud.
Machmud mengatakan, pemberlakuan kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Dia melihat saat ini kondisi keuangan pemkot sedang tidak baik-baik saja. Alias sedang kesulitan keuangan.
Namun begitu, Machmud menyayangkan cara pemkot untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Tidak kreatif dan terkesan kurang mensejahterakan masyarakat.
"Jadi sekarang ini pemkot sedang kesulitan keuangan. Namun kalau meningkatan pendapatan dengan cara menaikan tarif, tidak pakai strategi, improvisasi, dan kreatifitas, maka makelar juga bisa," cetus anggota Banggar DPRD Surabaya ini.
(Alf)
